MAKALAH SOSIOLOGI PENDIDIKAN

 

  1. A.    PENGERTIAN MASYARAKAT

 

sDalam buku sosiologi kelompok dan masalah social karangan (Abdul Syani, 1987), dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak (Arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (indonesia).

Dalam bahasa inggris kata masyarakat diterjemahkan menjadi dua pengertian, yaitu society dan community. Community menurut Arthur Hillman (1951) adalah:

“A defition of community must be inclusive enough to take account of the variety of both physical and social forms which community take”.

Community ini oleh Hassan shadily (1983) disebut sebagai paguyuban yang memperlihatkan rasa sentimen yang sama seperti terdapat dalam Gemeninschaft. Anggota-anggotanya mencari kepuasan berdasarkan adat kebiasaan dan sentiment (factor primer), kemudian diikuti atau diperkuat oleh lokalitas (factor sekunder).

Menurut Abdul Syani (1987) bahwa masyarakat sebagai community dapat dilihat dari dua sudut pandang;

            Pertama, memandang community sebagai unsure statis, artinya community terbentuk dalam satu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampong, dusun atau kota-kota kecil.

            Kedua, community dipandang sebagai unsure yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui factor psikologis dan hubungan antar manusia, maka di dalamnya terkandung unsure-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional, misalnya tentang masyarakat pegawai negeri, masyarakat ekonomi, masyarakat mahasiswa.

Auguste Comte mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hokum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri.

Menurut Ralph Linton bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan social dengan batas-batas tertentu.

Menurut Mac Iver (dalam Harsodjo,1972), bahwa di dalam masyarakat terdapat suatu system cara kerja dan prosedur dari pada otoritas dan saling bantu membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian social lain, system dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan.

Menurut Peter L Berger, masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang sifatnya luas. Keseluruhan yang kompleks sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan.

  1. B.     SEKOLAH DAN MASYARAKAT

            Sekolah yang berorientasi penuh kepada kehidupan masyarakat disebut community school atau”sekolah masyarakat”. Sekolah ini berorientasi pada masalah-masalah kehidupan dalam masyarakat seperti masalah usaha manusia melestarikan alam, memanfaatkan sumber-sumber alam dan manusia, masalah kesehatan, kewarganegaraan, dan sebagainya. Dalam kurikulum ini anak didik agar turut serta dalam kegiatan masyarakat.

Usaha yang dapat dilakukan sekolah ialah menghubungkannya dengan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai sumber pelajaran. Jika dilihat dari sisi maknanya, hubungan sekolah dengan masyarakat memiliki pengertian yang sangat luas. Sehingga, masing-masing ahli memiliki persepsi yang berbeda, seperti di ungkapkan dosen administrasi pendidikan universitas pendidikan Indonesia bahwa;” hubungan masyarakat dan sekolah merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan public secara timbale balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja sama serta pemenuhan kepentingan bersama”.

Dikatakan E. Mulyasa(2009) bahwa salah satu factor yang menyebabkan kesenjangan antara sekolah dan masyarakat adalah minimnya informasi yang bertalian dengan pendidikan di sekolah dan kurang kuatnya hubungan antara masyarakat dengan pemerintahnya.

            Untuk memperoleh dukungan yang lebih luas dari masyarakat perlu dilakukan upaya sosialisasi yang bertujuan memperkenalkan beragam hal tentang implementasi kurikulum dan kondisi objektifnya.

Maksud hubungan sekolah dengan masyarakat, dikatakan Sutisna dalam Mulyasa(2009) yakni untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan saran-saran dari sekolah; untuk menilai program sekolah; untuk mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak didik; untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan; untuk membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

Sekolah juga benyak menggunakan masyarakat sebagai sumber pelajaran memberikan kesempatan luas dalam mengenal kehidupan masyarakat. Diharapkan agar anak didik dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, lebih mengenal lingkungan social, dapat berinteraksi dengan orang lain dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Apa yang di pelajari di sekolah hendaknya berguna bagi kehidupan anak di masyarakat dan di dasarkan atas masalah masyarakat.

Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk dan menciptakan masyarakat sesuai dengan yang di harapkan. Dengan adanya pendidikan, apa yang di cita-citakan masyarakat dapat di wujudkan melalui anak didik sebagai generasi masa depan. Salah satu peranan pendidikan dalam masyarakat adalah dalam fungsi social, yakni sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan yang di harapkan masyarakat.

Ada sejumlah fungsi dan peranan pendidikan bagi suatu masyarakat, seperti yang di ungkapkan Wuradji:

  1. Fungsi sosialisasi
  2. Fungsi control social
  3. Fungsi pelestarian budaya masyarakat
  4. Fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja
  5. Fungsi seleksi dan alokasi
  6. Fungsi pendidikan dan perubahan social
  7. Fungsi reproduksi budaya
  8. Fungsi difusi cultural
  9. Fungsi pendidikan social
  10. Fungsi modifikasi social

            Jeanne H.Ballantine(1983) menyatakan bahwa fungsi pendidikan dalam suatu masyarakat, sebagai berikut:

  1. Fungsi sosialisasi
  2. Fungsi seleksi, latihan dan alokasi
  3. Fungsi inovasi dan perubahan social
  4. Fungsi pengembangan pribadi dan sosial
  5. C.    HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT

            Hingga kini boleh di katakana, hubungan antara sekolah kita dan masyarakat masih sangat minim oleh sebab pendidikan sekolah dipandang terutama sebagai persiapan untuk kelanjutan pelajaran. Kurikulum sekolah kita bersifat akademis dan dapat dijalankan berdasarkan buku pelajaran tanpa menggunakan sumber-sumber masyarakat.

            Setelah kita merdeka sekolah-sekolah di banjiri oleh anak-anak dari segala lapisan, mula-mula SD dan kemudian meluap ke SM dan kini menggedor pintu universitas. Walaupun murid-murid beraspirasi masuk ke perguruan tinggi, namun dalam kenyataan hanya sebagian saja yang berhasil mewujudkan cita-cita itu. Sebagian besar dari anak-anak yang memasuki SD berhenti bersekolah di tengah jalan dan harus memasuki lapangan kerja. Maka kurikulum yang akademis sebagai persiapan untuk perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan banyak siswa. Itu sebabnya timbul usaha untuk menyesuaikan kurikulum dengan kehidupan dalam masyarakat. Dituntut agar kurikulum relevan dengan kebutuhan masyarakat.    

  1. Pengertian Hubungan Sekolah dan Masyarakat.

Istilah hubungan sekolah dan masyarakat dikemukakan pertama kali oleh presiden Amerika Serikat, Thomas Jefferson tahun 1807 dengan istilah Public Relations. Hingga saat ini pengertian hubungan dengan masyarakat itu sendiri belum mencapai suatu mufakat konvensional.

Adapun pengertian hubungan dengan masyarakat menurut Abdur Rachman ialah kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, good will, kepercayaan, penghargaan dari publik sesuatu badan khususnya dan masyarakat pada umumnya (Suryosubroto, 2004: 155).

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat. Dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan untuk kebaikan bersama.

  1. Tujuan Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Hubungan sekolah dan masyarakat dibangun dengan tujuan popularitas sekolah di mata masyarakat. Popularitas sekolah akan tinggi jika mampu menciptakan program-program sekolah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan dan cita-cita bersama dan dari program tersebut mampu melahirkan sosok–sosok individu yang mapan secara intelektual dan spiritual. Dengan popularitas ini sekolah eksis dan semakin maju. Tujuan hubungan sekolah dan masyarakat diantaranya sebagai berikut:

  1. Memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah situasi

        dan perkembangannya.

  1. Menampung sarana-sarana dan pendapat-pendapat dari warga sekolah             dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah.
  2. Dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerja sama           antar warga sekolah sendiri.

Sedangkan menurut Mulyasa (2007: 50), tujuan dari hubungan sekolah dan masyarakat adalah:

  1. Memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik
  2. Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan      masyarakat; dan
  3. Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.
  4. Jenis-jenis hubungan sekolah dan masyarakat

            Hubungan kerja sama sekolah dan masyarakat itu dapat di golongkan menjadi tiga jenis hubungan yaitu:

  1. Hubungan edukatif

            Hubungan edukatif adalah hubungan kerja sama dalam mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua dalam didalam keluarga.

  1. Hubungan cultural

            Hubungan cultural adalah usaha kerja sama antara sekolah dan masyarakat yang memunkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada.

  1. Hubungan institusional

            Hubungan institusional adalah hubungan kerja sama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lain baik swasta maupun pemerintah.

  1. D.    LEMBAGA-LEMBAGA PENDIDIKAN
    1. Pengertian lembaga pendidikan

                  Lembaga adalah badan organisasi yang bertugas mengadakan penelitian atas pengembangan ilmu.

                  Pendidikan adalah usaha yang sadar,teratur dan sistematis, yang dilakukan orang-orang yang di serahi tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mampunyai sifat dan tabiat dengan cita-cita pendidikan.

Jadi lembaga pendidikan adalah suatu badan atau organisasi yang bertugas untuk mengatur secara sistematis dalam bidang pendidikan.

  1. Macam-macam lembaga pendidikan
    1. Lembaga pendidikan formal

Dalam undang-undang No 20(2003:72) lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

  1. Lembaga pendidikan nonformal

Dalam undang-undang No 20(2003:72) lembaga pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang di laksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

  1. Lembaga pendidikan informal

Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat.

 

 

  1. E.     HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA LEMBAGA-LEMBAGA PENDIDIKAN
    1. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama

            Keluarga merupakan lembaga social kodrati, artinya terbentuk karena kodratnya. Sesuai dengan kodradnya manusia adalah makhluk social, karena tidak bisa di pisahkan dari manusia lain. Keluarga juga merupakan lembaga social resmi atau formal, formalisasi keluarga sebagai lembaga social terjadi dengan adanya pernikahan yang di sahkan dengan undang-undang perkawinan dan berdasarkan pada ikatan cinta kasih yang dilindungi oleh undang-undang perkawinan, itulah sebabnya orang tua menjadi pendidik pertama dan utama, dengan hak dan kewajiban baik secara kodrat, moral, maupun illegal dalam mendidik anak-anaknya.

  1. Sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua

            Sekolah adalah lingkungan dan lembaga pendidikan kedua setelah keluarga. Sekolah muncul karena tuntutan kebutuhan masyarakat modern, karena semakin majunya suatu masyarakat maka kebutuhan juga semakin kompleks sehingga tidak mungkin di penuhi oleh keluarganya sendiri. Kemampuan orang tua dalam keluarga terbatas dan tertinggal oleh perkembangan masyarakat, terutama perkembangan IPTEKS. Untuk dapat tetap bertahan hidup dan mengikuti perkembangan IPTEKS, dalam upaya pendidikan orang tua harus mendapat bantuan dari pihak lain yaitu sekolah dan masyarakat di luar keluarga.

  1. Masyarakat sebagai lingkungan pendidikan ketiga

            Pendidikan masyarakat biasa dikenal dengan pendidikan non-formal meliputi berbagai usaha khusus yang diselenggarakan secara terorganisasi agar generasi muda dan juga orang dewasa, yang tidak dapat sepenuhnya atau sama sekali tidak berkesempatan mengikuti pendidikan sekolah dapat memiliki pengetahuan praktis dan keterampilan dasar yang mereka perlakukan sebagai warga masyarakat yang produktif. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. F.     MASALAH ATAU REALITA DI LAPANGAN

“Masalah Kejahatan Lingkungan terhadap Potensi Sumber Daya Alam yang” “Berpengaruh dalam Kehidupan di Masyarakat”

            Merosotnya kualitas lingkungan yang dibarengi dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan telah menyadarkan manusia betapa pentingnya dukungan lingkungan dan peran sumber daya alam terhadap kehidupan di alam semesta. Lingkungan tidak dapat mendukung jumlah kehidupan yang tanpa batas. Apabila bumi ini sudah tidak mampu lagi menyangga ledakan jumlah manusia beserta aktivitasnya, maka manusia akan mengalami berbagai kesulitan. Pertumbuhan jumlah penduduk bumi mutlak harus dikendalikan dan aktivitas manusianya pun harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

            Hukum lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan berfungsi untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan agar lingkungan dan sumberdaya alam tidak terganggu kesinambungan dan daya dukungnya. Di samping itu hukum lingkungan berfungsi sebagai sarana penindakan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang merusak atau mencemari lingkungan hidup dan sumber daya alam. Tegasnya, hukum lingkungan harus mampu berperan sebagai sarana pengaman bagi terlanjutkannya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan fisik yang tidak didukung oleh usaha kelestarian lingkungan akan mempercepat proses kerusakan alam.

            Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

            Adanya beberapa hambatan atau kendala terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia:

  1. Hambatan yang bersifat alamiah

            Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar di beberapa pulau serta beragam suku dan budaya memperlihakan persepsi hukum yang berbeda, terutama mengenai lingkungannya.

  1. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah
  2. Peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan belum lengkap, khususnya masalah pencemaran, pengurasan, dan perusakan lingkungan.
  3. Para penegak hukum belum mantap khususnya untuk penegakan hukum lingkungan
  4. Masalah pembiayaan

            Penanggulangan masalah lingkungan memerlukan biaya yang besar disamping penguasaan teknologi dan manajemen.

Berikut merupakan beberapa jalan keluar yang bisa ditmpuh demi tercapainya ketegasan pelaksanaan hukum lingkungan hidup adalah :

  1. ICEL dan lembaga negara yang bersangkutan memperbesar target peserta pelatihan yang dilakukan secara berkala tidak hanya dalam lingkup penegak hukum tapi juga dalam lingkup terkecil seperti masyarakat umum; contohnya: pemberian pendidikan dan penyuluhan dini mengenai masalah lingkungan hidup terhadap masyarakat sipil untuk meningkatkan kesigapan dan keperdulian masyarakat akan masalah lingkungan yang mengancam rusak dan tercemarnya lingkungan hidup
  2. Kerja sama dari masyarakat terhadap penegak hukum dalam hal kesigapan pelaporan tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup
  3. Pemberian sanksi dan hukuman yang tegas dan setimpal oleh lembaga negara terkait
  4. Pengawasan yang tegas dan disiplin terhadap lembaga negara pemberi sanksi, yang dilakukan oleh sebuah lembaga pengawas yang ditunjuk oleh negara. Kontrol media dan masyarakat atas keputusan pngadilan adalah mutlak diperlukan
  5. Pelengkapan dan penyempurnaan Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan peraturan pelaksanaannya sehingga dapat dilaksanakan secara maksimal.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s